Boediono Mendengar

Boediono yang Saya Ketahui

Di kampus Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, kami biasa memanggil Dr Boediono sebagai Pak Boed. Saya mengenalnya sejak 1981, saat mulai kuliah di UGM. Beliau mengajar Pengantar Ekonomi I (mikro) dan II (makro). Di sekolah kami, sudah menjadi tradisi bahwa matakuliah pengantar biasanya diasuh oleh dosen senior yang mumpuni. Gunanya agar mahasiswa memperoleh fondasi yang kuat.

Selain itu, Pak Boed juga mengajar matakuliah Ekonomi Indonesia. Matakuliah ini biasa diambil mahasiswa di semester terakhir. Pengajarnya biasanya dosen yang top markotop. Kelas paralelnya diasuh oleh “nama besar” lain, yakni Profesor Mubyarto (almarhum, 2005).

Kuliah Pak Boed dilakukan sore hari, biasanya beliau hadir dengan rapi, sehabis mandi, dengan menumpang mobil Kijang kesayangannya, versi lama (orang menyebutkan “Kijang kotak”, karena karoserinya yang sangat “jadul” alias ketinggalan zaman). Menurut mahasiswa senior saya, di awal-awal kepulangannya dari sekolah S3 di Amerika Serikat, Pak Boed bahkan naik motor ke kampus. Sama sekali tak terbayangkan, bahwa beliau adalah lulusan Wharton School, University of Pennsylvania, salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia.

Pada bulan September 1980, Pak Boed mendampingi Profesor Mubyarto mengorganisasikan seminar Dies Natalis FE-UGM ke-25. Seminar tersebut menyedot atensi luar biasa dari banyak kalangan. Sebenarnya topik yang diangkat bukan hal yang terlalu baru, yakni Ekonomi Pancasila. Konon topik ini sudah dibicarakan Emil Salim pada 1966, tapi kurang mendapatkan publisitas.

Perbincangan mengenai Ekonomi Pancasila kian menjadi-jadi pada 1981, saat hasil seminar diterbitkan menjadi buku Ekonomi Pancasila, oleh penerbit BPFE yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi UGM. Duet Mubyarto-Boediono menjadi editornya. Polemik di media massa dan di seminar-seminar, luar biasa hebat. Pengritik utama Ekonomi Pancasila adalah Arief Budiman, seorang sosiolog lulusan Harvard.

Majalah Tempo bahkan menampilkannya menjadi cover story, sehingga kami para mahasiswa bangganya bukan main. Bagaimana mungkin dosen-dosen FE-UGM yang ndeso itu bisa bikin geger dan menjadi Laporan Utama majalah Tempo. Opo tumon?

Polemik praktis terus berkembang hingga 1985, ketika FE-UGM merayakan Dies ke-30, yang juga menyelenggarakan seminar dan menerbitkan buku Ekonomi Pancasila lagi. Peran Profesor Mubyarto kian sentral dalam “kampanye” Ekonomi Pancasila.

Sementara itu, pada April 1983, Pak Boed menulis artikel di harian Kompas, berjudul Devaluasi. Tulisan pendek tersebut menganalisis kebijakan devaluasi yang dilakukan pada 30 Maret 1983. Saya ingat, kami para mahasiswa jurusan “Ekonomi Umum” (sekarang jurusan Ilmu Ekonomi), menggunting artikel itu dari koran, memfotokopinya, dan mengundang Pak Boed menjadi pembicara dalam sebuah diskusi terbatas.

Tanpa diduga, Pak Boed kemudian ditarik Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasional), dan menempati posisi Kepala Biro Ekonomi dan Statistik. Ini jabatan eselon II, yang kantornya mungil di bilangan Taman Suropati. Ada dua versi yang saya dengar mengenai asal-usul rekrutmen ini. Versi pertama, Pak Boed diajak bergabung oleh Prof Widjojo Nistisastro, arsitek Ekonomi Orde Baru. Versi kedua, yang merekrutnya adalah Prof JB Sumarlin.

Bahkan ada versi lain lagi, yang “berjasa” menarik Pak Boed adalah Profesor Adrianus Mooy, mantan dosen FE-UGM yang saat itu menjabat Deputi Fiskal-Moneter, atasan langsung Kepala Biro Ekonomi dan Statistik. Saya tidak tahu versi mana yang paling tepat, nanti biarlah kita tanyakan langsung ke beliau.

Sejak itulah, Pak Boed tidak lagi bisa kami temui mengajar di suatu sore di awal atau tengah minggu. Beliau tetap mengajar, tetapi di hari Sabtu, sampai 23 Mei 2009, saat beliau memberi kuliah terakhir Ekonomi Indonesia sebelum kampanye Pilihan Presiden.

Karir Pak Muby dan Pak Boed sama-sama melesat. Di jalur riset, Pak Muby terus berupaya memperkokoh fondasi Ekonomi Pancasila, yakni sebuah sistem perekonomian yang dibangun dari fondasi moralitas Pancasila. Ia bukan kapitalisme, namun juga bukan sosialisme, apalagi komunisme. Ibarat pendulum, ia berayun-ayun dan berhenti di koordinat tengah, sehingga tidak “miring ke kanan” namun juga tidak “condong ke kiri”.

Para pengritiknya mengatakan, gagasan Pak Muby tidak jelas, utopia, terlalu ideal, tidak membumi (tidak applicable). Itu hanya bagus dalam wacana seminar, namun sulit dijalankan. Mungkin untuk mereduksi nuansa politis, lama kelamaan istilah Ekonomi Pancasila diubah Pak Muby menjadi Ekonomi Kerakyatan.

Sementara itu, Pak Boed terus menapaki jenjang karir birokrasinya dengan mantap: Deputi Kepala Bappenas (1988-1983), Direktur (kini Deputi Gubernur) Bank Indonesia (1993-1998), Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas (1998-2000), Menteri Keuangan (2001-2004), Menko Perekonomian (2005-2008), dan Gubernur Bank Indonesia (2008-2009). Beliau sudah menjadi birokrat top di semua zaman sejak Presiden Soeharto, kecuali di era Presiden Gus Dur.

Pak Boed melewati periode krisis (1998 dan sesudahnya) dalam Kabinet. Di saat itulah pemerintah menjalani program-program ekonomi yang disarankan oleh IMF. Resep generik IMF sering disebut Konsensus Washington, atau bisa juga disebut neoliberalisme. Resep ini terdiri dari 10 elemen, yang dapat diperas menjadi tiga pilar terpenting, yaitu (1) kebijakan fiskal yang disiplin dan konservatif; (2) privatisasi BUMN; dan (3) liberalisasi pasar atau market fundamentalism (lihat Stiglitz 2002: 53). Dari 10 elemen di atas, kontroversi tampaknya terletak pada isu privatisasi BUMN dan liberalisasi pasar, karena hal ini bersinggungan dengan peran dan kepemilikan asing, sehingga mudah menyulut semangat anti asing (xenophobia).

Namun, sebagaimana obat apa pun, jika diberikan dengan dosis yang berlebihan serta timing-nya tidak tepat, hasilnya malah kontraproduktif. Pengalaman pahit Indonesia semasa krisis 1998 telah mengajarkan banyak hal tentang ini. Resep IMF diberikan secara berlebihan, overdosis, sehingga menimbulkan komplikasi dan kompleksitas dalam upaya penyembuhannya yang panjang.

Krisis ekonomi global sekarang, yang dipicu dengan krisis subprime mortgage di AS juga mengajarkan kepada kita, bahwa sektor finansial yang kurang disentuh regulasi, juga berpotensi menyebabkan bencana finansial. Artinya, liberalisasi tidak semestinya dimaknai sebagai “kebebasan tanpa batas”. Di sini tidak dikenal istilah the sky is the limit. Semua tentu akan ada batasnya. Pemerintahlah yang harus melakukan intervensi, jika batas-batas itu mulai dilanggar.

Saya yakin sekali, Pak Boed adalah penganut paham ini. Pasar dan kompetisi itu pada dasarnya baik, namun sesekali pasti akan terjadi kegagalan (market failure), sehingga diperlukan peran pemerintah untuk mengoreksinya. Sebaliknya, sektor pemerintah pun kadang-kadang gagal memenuhi keinginan publik, sehingga terjadi kegagalan pasar (government failure),  yang memerlukan koreksi berupa privatisasi, atau pemberian peran yang lebih besar kepada sektor swasta.

Kini, Pak Boed telah mantap memasuki dunianya yang baru, yakni politik, sebagai calon Wakil Presiden. Tentu ini mengejutkan. Namun jika menelusuri jejak pemikirannya, beliau sebenarnya akhir-akhir ini sudah mulai peduli politik, khususnya demokrasi.

Pada 24 Maret 2007, saat berpidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, beliau sudah menyalakan sinyal itu secara kuat. Pidatonya bertemakan ekonomi-politik, yang mempertautkan kinerja ekonomi Indonesia dengan kinerja demokrasi. Pak Boed mencoba mencari jawaban terhadap kegelisahan yang sering muncul di benak kita, apakah jalan reformasi yang kita tempuh sejak 1998 ini sudah “benar”?

Pertanyaan dan kegelisahan itu pula yang harus Pak Boed jawab sendiri, mana kala beliau dan SBY bisa memenangkan pemilu nanti. Sang waktu yang akan membuktikannya.

• • • * A. Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM; dan Chief Economist BNI.

      * Pernah dimuat di : Warta Ekonomi Juni 2009

Simpan dalam bentuk pdf