Boediono Mendengar

Intelektual dan Neoliberal

Lambang Trijono MA

Perdebatan soal neolib dan ekonomi kerakyatan terus bergulir di tengah publik sejalan dengan semakin gencarnya kampanye pilpres 2009. Kadang debat disertai sikap rasional, kadang emosional. Terutama menyangkut penilaian terhadap cawapres Boediono, pasangan capres SBY, yang dinilai beberapa kalangan sebagai pendukung neoliberal.

Boediono sendiri sejauh ini dikenal sebagai intelektual sekaligus seorang teknokrat. Sebagai seorang intelektual, di dunia kampus Boediono dikenal sebagai intelektual tekun sekaligus taat azas,konsisten dengan pandangan intelektualnya di bidang ekonomi meski berkali-kali duduk dalam kabinet pemerintahan.

Terkait soal ekonomi kerakyatan, Boediono bukanlah orang baru yang bicara soal ini. Beliau sering bersama Pak Mubyarto, ekonom pencetus ekonomi Pancasila, ikut mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan. Selain Boediono, banyak ekonom UGM lain juga terlibat. Ada nama-nama ekonom lain, seperti Bambang Sudibyo (Mendiknas sekrang), Gunawan Sumodiningrat ( Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Depsos) juga terlibat.Memang hampir semua ekonom UGM saat itu boleh dikata tidak ada yang tidak dekat dengan Prof Muby, karena begitu kuatnya pengaruh pandangan beliau sebagai ekonom paling senior UGM saat itu, selain Sukadji Ranuwihardjo (bekas rektor UGM dan mantan Dirjen Dikti, Depdikbud) yang lebih sibuk sebagai teknokrat.

Ketika Prof Muby menjabat kepala P3PK - UGM, mereka sering berkumpul di P3PK UGM dalam diskusi bulanan membahas masalah-masalah pembangunan di tanah air. Diskusi bulanan itu sendiri menyerupai intelektual organik mahzab ekonomi kerakyatan UGM. Penulis, dan juga banyak mahasiswa, sangat menikmati dan banyak berguru dari forum diskusi Kamis sore sangat bermutu itu.

Pemikiran intelektual berkembang dalam ranah atau habitus intelektual tertentu. Pandangan intelektual selalu dibentuk oleh habitus genealogi intelektualnya. Habitus intelektual itulah yang membentuk genealogi ekonomi kerakyatan UGM. Memang kemudian ceritanya jadi lain ketika seseorang intelektual masuk ke ranah politik dan kebijakan. Pandangan intelektual digunakan menjawab persoalan, mengikuti logika praktik kebijakan. Teknokratisme dengan itu seringkali menguasai alam pikiran.

Teknokratisme bekerja mengikuti logika tersendiri, logika instrumental (instrumental reasons). Bagaimana mencapai tujuan disepakati secara politik menggunakan kaidah-kaidah strategi atau cara mencapai tujuan. Dalam level berbeda, logika demikian juga digunakan kalangan aktivisme politik dalam mencapai tujuan. Hanya bedanya yang terakhir lebih mengikuti logika praksis (practical reasons) untuk pembelaan idelogi atau kelompok sosial. Keduanya, baik teknokratisme maupun aktivisme politik, berbeda dengan intelektualisme. Yang terakhir lebih bertumpu pada realitas, empirisme data, untuk konstruksi atau rekonstruksi pengetahuan. Meski demikian, pertautan sering terjadi antara ketiganya. Basis pengetahuan hasil konstruksi kerja intelektual seringkali digunakan untuk tujuan teknokratisme maupun aktivisme politik, sehingga lebih bermuatan idiologis.

Disinilah letak kerancuan debat menilai Boediono selama ini. Boediono jelas berbeda dengan kelopok ‘intelektual’ di Freedom Intitute, yang kini berada di belakang Boediono sebagai cawapres, yang pernah secara eksplisit menyatakan pendukung idiologi neoliberal. Tuduhan terhadap Boeiono sebagai neoliberal tidak lain bias dari political affairs kelompok politisi bukan kaum intelektual, di Freedom Institute,yang dulu pernah dekat dengan Megawati Soekarnoputri, lalu Aburizal Bakrie dan kini merapat ke Boediono.

Boediono sendiri punya ranah dan habitus intelektual ekonomi kerakyatan di UGM. Memang lebih ketat disiplin ekonominya, dibanding ekonom UGM lain yang lebih akomodatif analisisnya terhadap dimensi ekonomi politik dan sosiologi ekonomi. Namun demikian intelektualisme ekonomi kerakyatan Boediono tetap terbaca dan jelas kelihatan.

Penilaian terhadap Boediono, supaya lebih fair objektif seharusnya ditempatkan dalam ranah dan habitus intelektual ini. Penempatan ini penting untuk meluruskan bias-bias politik dan idiologi dalam memberikan penilaian. Memang penilaian politik tidak bisa terhindarkan, begitu Boediono memasuki ranah politik. Tetapi penilaian dalam ranah intelektual harus tetap diberikan, tidak bisa begitu saja dicampuradukkan. Terlepas dari itu semua, masuknya kalngan intelektual dalam ranah plitik sendiri merupakan tanda-tanda kemajuan jaman. Politik kebijakan akan lebih didekati secara rasional. Kita berharap demikian. Boediono dan kalangan intelektual aktivis lain kita harapkan demikian. Bukan hanya memberikan pencerahan, menunjukkan jalan terang bagi pemecahan berbagai persoalan kehidupan, tetapi juga perbaikan dalam pembangunan bangsa ke depan.

Penulis adalah sosiolog UGM, tulisan ini dimuat di harian Kedaulatan

Rakyat, Sabtu 27 Juni 2009.

sumber foto : www.plod.ugm.ac.id

Simpan dalam bentuk pdf