Menegakkan Aturan Main
Apa dan sampai seberapa jauh campur-tangan pemerintah terhadap perilaku “mikro” masyarakat ? Sebenarnya, bidang yang jelas-jelas memerlukan campur-tangan pemerintah, tetapi terkadang justru terabaikan, adalah dalam hal penciptaan dan penegakkan aturan main. Setiap interaksi sosial yang sehat memerlukan aturan main yang transparan dan adil, yang didukung oleh lembaga-lembaga pelaksana yang efektif. Aturan main dan lembaga-lembaga pendukung ini adalah prasarana sosial yang tidak kasat mata tetapi luar biasa pentingnya. Jalan, pelabuhan, listrik, jaringan telkom, semuanya penting, tetapi aturan main dan institusi dari beberapa segi lebih penting dan lebih mendasar sifatnya.
Prasarana fisik dapat dibangun dalam 1-2 tahun, tetapi pembangunan prasarana kelembagaan memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih sulit karena akhirnya menyangkut perubahan mental manusia. Prasarana fisik dapat dibangun dengan uang dan tenaga dari luar apabila kita sendiri belum punya. Tetapi aturan main dan institutsi harus homegrown, harus kita ciptakan, kita kembangkan dan kita tegakkan sendiri. Aturan main dan institusi adalah potret dari jatidiri kita.
Kita telah berhasil melaksanakan stabilisasi dan rehabilitasi pada 1960-an dan penyesuaian struktural pada 1980-an. Melihat ke depan, pembangunan institusi mungkin dapat menjadi tema strategis sewaktu indonesia memasuki abad ke-21 ini. Isinya adalah memantapkan aturan main yang sudah baik, meluruskan yang belum pas, menciptakan yang belum ada, serta meningkatkan kinerja semua institusi yang diperlukan agar aturan main tersebut benar-benar diikuti dan dilaksanakan oleh semua pelaku ekonomi. Dalam era globalisasi, mutu dan standar aturan main dan institusi sangat menentukan apakah suatu negara boleh masuk “jalan tol” atau tidak.
Dalam hal ini, ada tiga hal kiranya perlu diperhatikan. Pertama, pembenahan aturan main dan institusi tidak bisa tidak menyangkut terutama pembenahan sektor pemerintah dan seluruh birokrasinya. Ini membutuhkan political will yang benar-benar kuat, seperti halnya seseorang yang hendak mendisiplinkan diri sendiri. Kontrol sosial dan kontrol dari “luar” lainnya terhadap birokrasi harus dibuat makin efektif, sebab dalam sejarah tidak pernah ada kasus birokrasi yang sukarela membenahi dirinya sendiri. Kedua, dan ini adalah salah satu konsekuensi dari butir pertama tadi, falsafah the end jsutifies the means dalam mencapai sasaran pembangunan, seandainya masih ada harus dibuang jauh-jauh. Karena disini aturan main yang ingin ditegakkan, maka sangat penting bahwa means (cara-red) yang digunakan untuk mencapai suatu end (tujuan-red) adalah benar dan sesuai dengan aturan main. Selamat tinggal Machiavelli.
Tidak boleh ada lagi jalan pintas untuk mencapai sasaran pembangunan, apalagi kalau tindakan itu merusak aturan yang ada. Penegakkan aturan main itu sendiri adalah end yang seharusnya berkedudukan lebih tinggi daripada ends yang lain. Ketiga, pengembangan aturan main dan institusi yang handal pada akhirnya menyangkut pengembangan manusia, karena mutu dan kehandalan aturan main dan institusi terutama ditentukan oleh profesionalisme, ketrampilan, dan integritas manusia-manusia di belakangnya. Peralatan, gedung kantor, dan prasarana fisik lain membantu tetapi tidak menentukan. Karena itu, apabila aturan main dan institusi menjadi sasaran pokok pembangunan, sumberdaya manusia yang terampil, profesional, tangguh, dan terutama memiliki integritas tinggi harus disiapkan untuk mengisi posisi-posisi kunci dalam institusi-institusi yang strategis. Memang prasyarat-prasyarat yang berat.
Tetap semangat !
Salam, Boediono
Sumber Foto : Flickr
Simpan dalam bentuk pdf 
Komentar
10 Komentar
Mengulang statement Pak Boed, “sumberdaya manusia yang terampil, profesional, tangguh, dan terutama memiliki integritas tinggi harus disiapkan untuk mengisi posisi-posisi kunci dalam institusi-institusi yang strategis” meskipun berat tapi kan tetap harus dijalankan di pemerintahan Pak SBY dan Pak Boed, mohon agar dimulai dari pucuk pimpinan pemerintahan yaitu para menteri, para Kepala LPND jadi yang dibawahnya bisa belajar merubah sikap dan perilakunya karena docontohkan dari atas, semoga bapak berdua berhasil mandapatkan orang-orang terpilih tersebut demi keberlangsungan bangsa dan negara ini.
terkadang sesuai dengan aturan juga bermasalah lho pak. seperti contoh kasus yang menyangkut pak Burhanudin abdullah, itu kan sesuai prosedur melalui rapat dewan gubernur dsb. tapi kok ditangkap KPK? saya sebagai rakyat tidak mengerti pak. bagaimana menurut anda?
setuju dengan pandangan bapak tetapi PR yang paling berat dan berkepanjangan adalah membangun mental birokrasi. misalnya aturan main sudah jelas tetapi tidak sedikit pemimpinnya sok main kuasa dan tidak memberi contoh yang baik akhirnya secara tidak langsung memberi warisan itu kepada anak buahnya. sehingga ada slogan/semboyan kalau aturan dibuat itu bukan untuk diikuti tetapi untuk dilanggar..? mudahan nantinya kalau bapak terpilih dapat memikirkannya bagaimana membuat standar mutu pemimpin yang baik.
@mas gatot: itu juga yang sempat saya pikirkan, saya sempat khawatir karena di negara ini langka sekali pemimpin yang sikapnya seperti pak Boed, walaupun pak Boednya bersih tapi untuk membangun birokrasi yang bersih pasti sulitnya bukan main, tapi kita semua tak boleh pesimis, karena seperti kata pak Boed, semua hal itu harus dimulai dari tauladan kepemimpinan.
& saya percaya pak Boed akan menjadi pemimpin yang walaupun santun namun tegas pada anak buahnya, buktinya terlihat dari kualitas keluarga & anak2nya.
kabinet kita sekarang terlalu banyak menteri pak. Sebagai ekonom yang handal, pak boed pasti tahu kerugiannya dengan banyak menteri. Semoga bisa mengurangi beban negara secara berangsur-angsur dengan mengurangi jumlah kabinet.
saya sangat mendukung pandangan Pak Boed “penciptaan dan penegakan aturan main” karena menurut saya itulah point terpenting dalam pembentukan pemerintahan yang bersih.
Semoga kedepan akan banyak tercipta aturan-aturan yang terintegrasi, efektif dan efisien serta penegakan aturan yang tak ‘terbeli’, sehingga bangsa ini akan semakin berbudaya
[...] Selengkapnya text [...]
Pak… katanya mendengar kok belum ada jawaban atas komentar yg masuk ya? … anyway tulisan Bapak bagus dan WUJUDKAN Pak ….
di sisi lain, birokrasi negara kita kalo tidak salah departemennya paling gemuk sak dunia. dan tumpang tindih ATURAN MAIN otomatis terjadi kayaknya. belum tambah lagi ATURAN MAIN antara pusat dan daerah. dulunya jaman orde baru dengan sentral lebih enak dilihat tapi yang nggak terlihat banyak juga yaa. bingung ???. mungkin nggak pak, kalo reformasi birokrasi kita dilakukan dengan perampingan kabinet dan penataan organisasi di tingkat otonomi daerah. benturannya khan dengan urusan politik yang notabene erat hubungannya dengan kepentingan baik ekonomi maupun kekuasaan.
Bnyak yg mngangap mentl pkrja qta mntal mandor…!ap yg bpk lkkan untk mrbh pndgn orng2 yg brpndpt sprti itu?
Beri Komentar