Pemerintahan yang Bersih, Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Apa yang dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yang bersih, menegakkan supremasi
hukum dan hak asasi manusia?

Topik di atas akan menjadi tema debat capres. Pendapat anda ?

Komentar

12 Komentar

Rianti - June, 18 2009 @ 22:29

cukup dengan pemupukan rasa nasionalisme dan saling menghargai satu sama lain.

Dodi Ganefo - June, 18 2009 @ 22:48

Ini materi debat Capres ya?? kalo gitu sy usul, untuk berikutnya, materi debat Capres/Cawapres kita diskusikan sblm debat digelar, siapa tahu ada masukan brilian dari hasil diskusi kita yg bisa dijadikan bekal bagi Capres/cawapres kita. Menanggapi diskusi kali ini:
1.Buatlah sistem yang minim celah. dengan pengertian, gampang dilihat, gampang diawasi,gampang diaudit.
2. SDM harus dibenahi. Dimulai dari rekrutmen yg bersih, setting ulang aparatur yg sudah kadung jadi pegawai/pejabat.Posisikan mereka sesuai keahlian/bidangnya sebab, jika bekerja di tempat yg enjoy orang cenderung asyik bekerja, akan sedikit waktu yg dipakai untuk ngelamun aneh2 untuk ngembat uang kantor.
3. Spt yg telah disampaikan Pak Boed, yang terpenting dari pejabat adalah “TAULADAN…….”
4. Manfaatkan sumber informasi pelanggaran, masyarakat, LSM atau pengawas2 partikelir yg disumpah
5.Utamakan aksi2 pencegahan ketimbang penegakan hukum
6. Jika terpaksa harus ada yg dihukum, lakukan dengan tanpa pandang bulu. Khusus untuk koruptor saya usul, jika korupsi Rp 1 milyar berikan dia hukum mati dengan pancung ditengah alun2 disaksikan rakyat yang didzolimi atw yg disengsarakan akibat ulah si koruptor.
Itulah pandangan saya. jangan ngeri dengan hukuman mati, karena kalo gak mau mati dipancung spt yg sy usulkan gampang sekali. Korupsi aja 900jt kalo itu paling2 kena 75 tahun….Oke selamat berdiskusi

(Ngomong2 sy suka (dan pasti,Bang Deny JA juga)lihat pooling SMS TVone saat debat Capres putaran pertama)

Arif Z - June, 19 2009 @ 00:35

beri contoh

Frans - June, 19 2009 @ 02:47

yang paling penting adalah rakyatnya (juga termasuk orang2 birokrasi itu).. mau gak mereka jadi berlaku “bersih”? mau gak mereka punya negara yang maju? kalo rakyatnya masih gini-gini aja.. mau pemimpinnya sehebat apapun gak akan pernah bisa maju negara..

felix - June, 19 2009 @ 04:16

He he he..

Jadi ceritanya, Pak Boediono mau menyerap ide-ide kita semua buat debat nanti nih..?

okelah kalau gitu.

Jadi begini pak.

Kunci dari semuanya ada di para penegak hukum.
Penegaknya saja banyak yang ngga bener, gimana mau menegakkan hukum.

Tangkap 1 penegak hukum yang terbukti korupsi.
Beri tawaran kepada dia : mau dihukum seumur hidup Atau memberikan 10 nama temennya yang pernah korupsi.

Dari satu orang bisa dapat 10 orang, dari 10 orang dapet 100 orang.

Gampang.

Kalau Penegak hukum sudah pada takut berkorupsi ria, maka kolusi antara terdakwa dan penegak hukum ngga akan terjadi.

Kalau sudah gitu, masyarakat umum akan berpikir dua kali jika mereka ingin berkorupsi.

threedadi - June, 19 2009 @ 09:10

Tata kelola pemerintahan yang bersih harus dimulai dari keteladanan pemimpin2nya.. didukung oleh lembaga audit pemerintahan yang kuat dan jujur. Sistem reward and punishment di pemerintahan (pejabat dan PNS) harus dilaksanakan. Harus ada lembaga yang kredible dalam menampung seluruh keluhan masyarakat.
Dari sisi hukum, lembaga peradilan yang jujur mutlak diperlukan. Gaji besar untuk aparat penegak hukum tidak menjamin tidak akan adanya KKN dalam penanganan hukum. Lembaga peradilan dan kepolisian harus berkala diaudit kinerja dan keputusannya dan kinerja yang buruk harus ditindak tegas dan terbuka agar tercipta budaya malu.
Lembaga KOMNAS HAM harus diisi orang2 yang sungguh berkualitas dan proaktif terhadap isu2 HAM dan mampu memisahkan unsur HAM dengan hukum pidana-perdata yang ada. Penyelesaian masalah HAM harus melihat pada kepentingan kebangsaan ke depan, dengan suatu forum / lembaga rekonsiliasi.
Yang terakhir, media harus dilindungi dalam menyuarakan kepentingan dan keluhan publik.

Lin Yung Mau - June, 19 2009 @ 15:40

Pemerintah yang bersih dan kuat jika pemimpin memberi keteladanan dan berani dalam membasmi korupsi,pungli dan berbagai perbuatan kotor lainnya yang merugikan negara.

Pemimpin baru harus berani mengeluarkan keputusan tidak populer di mata sekelompok orang tertentu yaitu hukuman mati bagi yang benar terbukti melakukan korupsi. Jika hukuman hanya 5 tahun penjara untuk koruptor yang telah meraup uang negara Rp 20 milyar, rasanya semua orang menjadi pengen jadi koruptor. Dengan hitungan setelah keluar dari penjara masih dapat hidup mewah dari hasil korupsi,andaikan ia tidak korupsi 5 tahun kemudian belum tentu ia memiliki harta 20 milyar,hitung hitungan seperti itu tentukan sangat menggiurkan orang untuk melakuka tindakan pidana korupsi. Masalah akan lain jika hukuman mati telah menunggu jika seseorang melakukan korupsi, apalah arti uang 20 milyar jika jiwa ia melayang?

ronggur - June, 20 2009 @ 21:49

akhlaq yang bagus pak

eddy batuna - June, 21 2009 @ 00:26

Jadikan Sistim Pembuktian Terbalik Sebagai Dasar Juga Dalam Penegakan Supremasi Hukum

garenk - June, 21 2009 @ 01:11

potong generasi aja pak!

Iqbal Prakasa - June, 21 2009 @ 02:22

Niat!

Isnan Franseda - June, 21 2009 @ 02:38

yang penting PEDE..

Beri Komentar

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up